SIVANA, BALIKPAPAN – Kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menuntaskan persoalan infrastruktur pada 2026 dipastikan menyusut signifikan. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dipangkas hampir 60 persen atau sekitar Rp440 miliar. Pemangkasan tersebut membuat ruang gerak pembangunan jauh lebih sempit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengungkapkan total anggaran yang kini dikelola hanya berkisar Rp800 miliar lebih. Jumlah itu jauh dari kapasitas ideal untuk menuntaskan persoalan infrastruktur perkotaan yang kompleks, terutama pengendalian banjir. Dengan kondisi fiskal tersebut, pemerintah kota tidak lagi mampu menangani seluruh titik genangan secara serentak.
“Banjir tetap ada. Kita tidak bisa tuntaskan semuanya sekaligus karena keterbatasan anggaran,” ucap Rita saat diwawancara, Senin (23/2/2026).
Program kerja DPU tahun 2026 tetap mencakup berbagai sumber perencanaan, mulai dari program kepala daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, hibah, hingga kegiatan rutin dinas. Namun sebagian besar harus disusun ulang dengan pendekatan prioritas ketat. Artinya, hanya kawasan yang dinilai paling mendesak yang bisa ditangani melalui program utama.
Beberapa titik rawan banjir yang masuk daftar lanjutan penanganan antara lain kawasan D.I Panjaitan. Selain itu, pekerjaan berkelanjutan juga difokuskan di koridor Jalan MT Haryono Balikpapan, yang selama ini kerap terdampak limpasan air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Sementara untuk kawasan Pasar Segar, penanganan drainase tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Proyek tersebut dikoordinasikan dengan balai wilayah sungai agar dapat dikerjakan melalui program pemerintah pusat.
Di tengah keterbatasan proyek berskala besar, DPU mengandalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Drainase sebagai ujung tombak penanganan cepat di lapangan. UPT difokuskan untuk perbaikan darurat, pembersihan saluran, serta respons terhadap keluhan masyarakat di titik-titik kecil yang tidak lagi bisa masuk dalam program tahunan.
“UPT kita maksimalkan supaya masyarakat tetap terbantu meskipun anggaran menyusut,” tegas Rita.
Dengan kondisi tersebut, DPU hanya mampu melanjutkan penanganan di beberapa titik rawan banjir, sementara sejumlah wilayah lainnya belum dapat ditangani secara bersamaan karena keterbatasan anggaran.
