SIVANA, BALIKPAPAN – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan mulai mengerucut pada sejumlah sektor dasar. Layanan air bersih hingga pengelolaan anggaran menjadi bagian dari catatan awal dalam evaluasi kinerja pemerintah kota.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Balikpapan, pada Senin (20/4/2026).
Menurut Agus, rapat ini masih bersifat pengantar, di mana pemerintah kota baru memaparkan gambaran umum capaian kinerja.
Ia menjelaskan bahwa indikator yang disampaikan masih berskala makro dan akan dibedah lebih rinci pada tahap berikutnya bersama masing-masing perangkat daerah.
Dari pemaparan itu, sejumlah isu mulai mengemuka. Layanan air bersih menjadi salah satu yang masuk perhatian, disusul infrastruktur serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di beberapa wilayah.
“Ini menjadi bagian dari pertanyaan awal yang muncul dalam forum pembahasan,” tuturnya.
Selain sektor layanan, aspek pengelolaan anggaran juga turut menjadi perhatian, khususnya pada belanja operasi yang dinilai masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
Ia pun menerangkan, belanja operasi mencakup berbagai kebutuhan rutin pemerintah, mulai dari barang dan jasa, belanja pegawai, hingga biaya operasional lainnya.
Agus juga mengungkapkan, pada tahun sebelumnya pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, seperti membatasi perjalanan dinas, mengurangi intensitas rapat, serta menekan belanja barang.
Meski demikian, ia menilai ke depan alokasi anggaran yang telah teridentifikasi perlu diarahkan lebih tepat agar berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
“Secara umum capaian kinerja pemerintah kota tergolong baik jika dilihat dari indikator outcome yang diukur pihak eksternal,” imbuhnya.
Kendati demikian, baginya, hasil tersebut tetap perlu diuji dengan kondisi nyata di lapangan.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari capaian indikator, tetapi juga dari implementasi program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembahasan LKPJ masih akan berlanjut dalam tahap berikutnya. Pansus DPRD dijadwalkan memanggil masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendalami capaian kinerja secara teknis, sekaligus memastikan kesesuaian antara data dan kondisi riil di lapangan.
