SIVANA, BALIKPAPAN – Pembahasan air bersih di Balikpapan tidak lagi berhenti pada distribusi, namun mulai menyentuh persoalan sumber yang terbatas. Dalam diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Balikpapan, isu ini mengemuka sebagai tantangan yang belum sepenuhnya terjawab oleh sistem yang berjalan saat ini.
Ketua IKA Unhas Balikpapan yang juga sebagai Anggota DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menyebut diskusi tersebut menjadi ruang untuk menjaga tradisi intelektual, bukan hanya mengkritik, tetapi merumuskan arah.
“Kalau tidak ada diskusi, solusi yang muncul tidak akan tajam,” ucapnya saat diwawancara langsung oleh Sivanamedia.com, Sabtu (18/4/2026).
Ia mengatakan, forum ini sebelumnya membahas pengolahan sampah menjadi energi yang kini berkembang sebagai program nasional dan diadopsi di tingkat kota melalui konsep Kelurahan Madani. Pembahasan kemudian diperluas ke isu penyediaan air bersih.
Menurut Wahyullah, arah pembahasan akan terus bergeser ke isu yang lebih luas, termasuk energi berkelanjutan. Ia pun menilai, ketergantungan pada sektor minyak dan gas tidak bisa lagi menjadi tumpuan jangka panjang.
“Ke depan, kita akan masuk ke industri yang lebih berkelanjutan,” sambungnya.
Dalam konteks air bersih, persoalan yang muncul tidak berdiri sendiri. DPRD mencatat dua titik utama, yaitu keterbatasan sumber air baku dan kebocoran jaringan distribusi yang sudah berumur.
Perusahaan daerah air minum masih berfokus pada perbaikan jaringan untuk menekan kehilangan air. Namun langkah ini belum menyentuh persoalan di hulu, yakni keterbatasan sumber.
Di titik inilah berbagai opsi mulai dibuka. Mulai dari pemanfaatan Bendungan Sepaku, suplai dari Sungai Mahakam, hingga pengolahan air laut melalui teknologi desalinasi menjadi bagian dari skenario yang dibahas.
“Desalinasi itu bukan hal baru. Beberapa perusahaan sudah menggunakannya,” ungkap Wahyullah.
Disebutkan bahwa keberadaan teknologi di sektor industri menunjukkan bahwa opsi tersebut bukan sekadar wacana. Persoalannya bergeser pada bagaimana skema tersebut diterapkan untuk kebutuhan kota.
Dalam diskusi ini, keterlibatan swasta juga muncul sebagai bagian dari kemungkinan solusi. Tidak hanya dalam bentuk investasi, tetapi juga melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), agar hasil pengolahan air dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun, setiap opsi membawa konsekuensi.
Di satu sisi, kebutuhan air bersih akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, termasuk dampak dari pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sisi lain, pembangunan sumber air baru membutuhkan biaya besar dan perencanaan jangka panjang.
Wahyullah mencontohkan model Singapura yang menggabungkan berbagai sumber air, mulai dari impor, daur ulang, hingga desalinasi, sebagai hasil dari perencanaan puluhan tahun.
Bagi Balikpapan, pilihan serupa mulai mengemuka, meskipun dengan tantangan yang berbeda.
“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana skemanya, pembiayaannya, dan dampaknya ke masyarakat,” tekannya.
Dalam pembahasan tersebut, air bersih ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang tidak bisa dilepaskan dari aspek keterjangkauan. Skema kerja sama, termasuk dengan swasta, disebut harus tetap menjaga akses masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Di titik ini, pembahasan tidak lagi berhenti pada pilihan sumber air, namun pada bagaimana sistem itu dibangun dan siapa yang menanggung biayanya.
Dengan keterbatasan sumber yang ada saat ini, serta tekanan kebutuhan yang terus meningkat, Balikpapan dihadapkan pada kebutuhan untuk menata ulang strategi penyediaan air bersih, antara mempertahankan sistem yang ada atau mulai membangun skema baru yang lebih kompleks.
