SIVANA, BALIKPAPAN – Persoalan distribusi air bersih kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara, pada Rabu (29/4/2026).
Dalam pertemuan yang digelar di Jalan Soekarno-Hatta KM 10 RT 21 itu, warga menyampaikan keluhan serius terkait belum meratanya layanan air bersih, meski wilayah mereka berada tidak jauh dari Waduk Manggar.
Oddang menilai kondisi tersebut sebagai persoalan mendasar yang belum kunjung terselesaikan. Ia menyebut, berbagai usulan yang telah disampaikan warga selama ini belum mendapat tindak lanjut yang jelas.
“Aspirasi masyarakat ini sudah berulang kali disampaikan, tapi realisasinya belum terlihat. Ini yang menjadi perhatian serius,” ucapnya.
Keluhan warga bukan hanya soal belum tersambungnya jaringan pipa, namun juga mengenai biaya pemasangan yang dinilai memberatkan. Ketua RT setempat, Karlan, mengungkapkan adanya beban biaya hingga Rp15 juta yang harus ditanggung warga, sementara pemasangan tak kunjung dilakukan.
“Warga sudah diminta biaya, tapi sampai sekarang belum juga ada pengerjaan. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” sambungnya.
Kekecewaan tersebut bahkan memicu wacana aksi protes dari warga, termasuk rencana penutupan akses jalan menuju kawasan waduk sebagai bentuk tekanan agar persoalan segera diselesaikan.
Cerita serupa disampaikan Effendi, warga yang telah menetap selama puluhan tahun di sekitar waduk, namun hingga kini belum menikmati layanan air bersih dari jaringan pipa.
“Sudah puluhan tahun tinggal di sini, tapi belum juga terpasang sambungan air. Ini sangat ironis,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Oddang menegaskan perlunya langkah konkret dari pihak terkait. Ia pun meminta agar persoalan distribusi air bersih tidak lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi.
Sementara itu, perwakilan Perusahaan Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), Yusak, menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pembangunan jaringan pipa induk.
Ia menuturkan, selama ini pembangunan jaringan masih bergantung pada dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum.
“Kami tidak memiliki anggaran khusus untuk pemasangan pipa induk. Selama ini dibantu oleh DPU,” terangnya.
Meski demikian, Oddang menilai keterbatasan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pelayanan kepada masyarakat. Ia mendorong agar distribusi air dapat dilakukan secara bertahap jika memang belum mampu direalisasikan secara menyeluruh.
“Kalau tidak bisa sekaligus, lakukan bertahap. Yang penting ada progres nyata,” tandas Oddang.
