SIVANA, BALIKPAPAN – Ketika pendapatan daerah diproyeksikan turun, Pemerintah Kota Balikpapan mulai menyesuaikan kembali pelaksanaan sejumlah kegiatan dalam APBD 2026.
Sebagian kegiatan dirasionalisasi, sementara program yang belum berjalan dapat ditunda sesuai kemampuan keuangan daerah.
Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.4/0285/SETDA tertanggal 4 Agustus 2026 tentang Penghentian Sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari efisiensi belanja serta penyesuaian pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam surat tersebut, pendapatan daerah pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,245 triliun.
Namun, pemerintah memproyeksikan pendapatan tersebut tidak mencapai target dan mengalami penurunan sekitar Rp346,684 miliar.
Dengan proyeksi tersebut, pendapatan daerah diperkirakan menjadi sekitar Rp2,898 triliun. Kondisi ini juga disebut berpotensi menimbulkan defisit sebesar sekitar Rp315,681 miliar.
Pemerintah turut mencatat hasil Desk Verifikasi Perubahan RKPD/Renja Tahun 2026 yang menghasilkan rencana penghematan anggaran sebesar Rp33,453 miliar.
Penghentian sebagian anggaran tidak hanya berlaku untuk kegiatan yang belum dimulai. Dalam surat edaran tersebut, proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan atau pekerjaan yang belum berkontrak diminta dihentikan.
Sementara pengadaan yang sudah berkontrak dapat dihentikan sementara dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kinerja atau capaian pekerjaan.
Kondisi fiskal tersebut sebelumnya telah menjadi pembahasan antara DPRD Kota Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan sejumlah kegiatan memang telah dibahas untuk dirasionalisasi atau ditunda pelaksanaannya.
“Ini tentunya sudah ada diskusi sebelumnya, terutama teman-teman dengan TAPD. Terkait ada beberapa kegiatan yang memang harus kita rasionalisasi, kita tunda pelaksanaannya. Yang belum dilaksanakan, karena memang postur fiskal kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu,” kata Taqwa saat diwawancarai, Senin (10/8/2026).
Ia menyampaikan, penyesuaian tersebut dilakukan dengan melihat kembali kemampuan keuangan daerah. Sebab, sejumlah program yang telah masuk dalam perencanaan tidak semuanya dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan ketika terjadi perubahan pada postur anggaran.
Taqwa menyebut, program yang telah direncanakan pada dasarnya memiliki tingkat prioritas. Namun, dalam kondisi fiskal saat ini, terdapat program yang dinilai memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi.
“Semua program yang sudah direncanakan skalanya prioritas. Tapi ada yang kita anggap ini skala superprioritas,” tuturnya.
Adapun pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan banjir tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pemerintah. Sementara kegiatan atau proyek yang masih memungkinkan untuk ditunda dapat masuk dalam proses rasionalisasi.
“Pelayanan publik yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan banjir. Ada kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang mungkin kita anggap bisa ditunda pelaksanaannya, itu yang kemudian kita rasionalisasi,” jelasnya.
Dengan demikian, penyesuaian anggaran tidak dilakukan dengan menghentikan seluruh program yang telah direncanakan. Sebagian kegiatan tetap dilaksanakan, sedangkan kegiatan lain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Taqwa mengatakan kebijakan tersebut bersifat sementara sambil melihat perkembangan postur keuangan daerah.
“Saya pikir ini sifatnya sementara. Sambil kita melihat postur keuangan kita yang bisa lebih menguatkan kita,” ungkap Taqwa.
Ia pun menekankan, apabila kondisi keuangan daerah kembali memungkinkan, pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya ditunda dapat kembali dipertimbangkan.
Untuk saat ini, DPRD bersama pemerintah daerah masih melihat perkembangan kemampuan fiskal Balikpapan dalam menjalankan program dan kegiatan pada APBD 2026.
Salsa
