SIVANA, BALIKPAPAN – Pembahasan perubahan APBD Balikpapan 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja.
Sejumlah pos dalam struktur keuangan daerah ikut bergeser, setelah pemerintah kota dan DPRD menyesuaikan kembali anggaran dengan perubahan asumsi, prioritas pembangunan, target program, hingga kebutuhan yang muncul selama tahun berjalan.
Salah satu perubahan terjadi pada pendapatan asli daerah (PAD). Proyeksi PAD Balikpapan dikoreksi turun sebesar Rp86.003.555.853,14.
Pada saat yang sama, pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah justru bertambah Rp12.236.906.000. Perubahan pada dua komponen tersebut kemudian membuat total pendapatan daerah berkurang Rp73.766.649.853,14 menjadi Rp3.171.382.602.504,86.
Angka itu dibahas dalam rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan perangkat daerah pada Selasa, 8 September 2026.
Sehari kemudian, perubahan tersebut dibawa dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan untuk disepakati.
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan perubahan APBD dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian dalam kondisi dan kebijakan penganggaran daerah.
Faktor yang menjadi perhatian antara lain perubahan asumsi makro, penyesuaian prioritas pembangunan daerah, perubahan target dan indikator kinerja program serta kegiatan, penurunan proyeksi PAD, dan perubahan kebijakan pemerintah pusat.
“Ini merupakan bentuk kepatuhan kita pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ucap Alwi.
Penyesuaian pendapatan kemudian berjalan bersamaan dengan perubahan pada sisi belanja.
Dalam perubahan APBD 2026, belanja daerah justru mengalami kenaikan sebesar Rp49.220.428.632,21. Dengan tambahan tersebut, total belanja daerah menjadi Rp3.566.927.699.937,75.
Perubahan belanja tidak hanya menyangkut nominal anggaran. Sejumlah program dan kegiatan yang mengalami pergeseran juga disertai penyesuaian terhadap target yang hendak dicapai.
Alwi menyebut perubahan tersebut berkaitan dengan target keluaran maupun hasil dari program dan kegiatan yang bersangkutan.
“Pergeseran penambahan dan pengurangan anggaran disertai perubahan target output dan outcome program dan kegiatan,” ujarnya.
Salah satu kebutuhan yang masuk dalam perubahan anggaran adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan penanganan karhutla dalam perubahan APBD tahun ini.
Selain itu, perubahan anggaran juga menyentuh Pasar Sepinggan. Setelah pasar tersebut mengalami kebakaran, pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk pembangunan tempat sementara berupa lapak atau petak Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi aktivitas di kawasan pasar.
Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian belanja dalam perubahan APBD. Artinya, selain program yang telah direncanakan sebelumnya, anggaran daerah juga menampung kebutuhan yang muncul akibat kondisi tertentu sepanjang pelaksanaan tahun anggaran.
Perubahan tidak hanya terjadi pada pendapatan dan belanja. Pos pembiayaan daerah juga mengalami penyesuaian.
Adapun, pembiayaan bertambah Rp22.980.078.485,35 sehingga total pembiayaan dalam perubahan APBD 2026 mencapai Rp395.545.097.432,89.
Dengan perubahan itu, struktur keuangan daerah Balikpapan untuk 2026 kembali disusun berdasarkan angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disesuaikan.
Pendapatan daerah berada pada Rp3.171.382.602.504,86, sedangkan belanja mencapai Rp3.566.927.699.937,75.
Seluruh perubahan tersebut dibahas melalui mekanisme perubahan KUA dan PPAS. Dokumen pembahasan kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bagian dari proses penyusunan perubahan APBD 2026.
Rangkaian pembahasan itu berlanjut hingga rapat paripurna DPRD Balikpapan pada 9 September 2026, tempat kesepakatan perubahan APBD tersebut disampaikan dan disetujui bersama.
Salsa
