SIVANA, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Balikpapan kini tidak hanya dilihat sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat.
Program tersebut juga mulai masuk dalam perhitungan dinamika inflasi daerah, seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur MBG.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut cukup besar jika dihitung dari jumlah penerima manfaat. Di Balikpapan sendiri direncanakan terdapat sekitar 65 dapur MBG. Setiap dapur diperkirakan melayani sekitar 3.000 orang.
“Kalau dihitung saja, satu MBG melayani sekitar 3.000 orang. Artinya kebutuhan beras, telur, ayam, dan bahan pangan lainnya tentu cukup besar,” terang Robi saat diwawancara, Kamis (12/3/2026) malam.
Dengan skala kebutuhan tersebut, program MBG dinilai berpotensi meningkatkan permintaan sejumlah komoditas pangan pokok di daerah.
Menurutnya, peningkatan permintaan dalam jumlah besar dapat berpotensi memengaruhi harga barang apabila tidak diantisipasi dengan pengaturan pasokan yang memadai.
Sebab itu, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia mendorong agar kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG tidak dipenuhi dengan menyerap pasokan dari pasar tradisional.
“Nanti diharapkan MBG tidak mengambil barang dari pasar tradisional, karena itu bisa mengganggu harga,” tururnya.
Sebagai alternatif, kebutuhan pangan program tersebut direncanakan dipasok melalui kelompok binaan organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga hortikultura.
Skema ini merupakan hasil pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Bank Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut disepakati agar berbagai OPD menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan kelompok binaan yang selama ini mereka dampingi.
“Banyak OPD punya binaan, ada peternak ayam, produsen telur, juga hortikultura seperti sayur-sayuran, misalnya kangkung. Itu yang nanti akan dilink-kan dengan kebutuhan MBG,” ungkap Robi.
Lewat skema itu, kebutuhan pangan program MBG diharapkan dapat dipenuhi langsung dari sumber produksi tanpa menekan pasokan yang beredar di pasar tradisional.
Saat ini, lanjut Robi, belum seluruh dapur MBG di Balikpapan beroperasi. Dari rencana sekitar 65 dapur MBG, baru sekitar 29 dapur yang telah aktif menjalankan program tersebut.
Dengan kondisi tersebut, dampak terhadap kebutuhan pangan masih relatif terbatas.
Namun ke depan, ketika seluruh dapur mulai beroperasi, kebutuhan bahan pangan diperkirakan akan meningkat sehingga perlu diantisipasi sejak awal agar tidak memicu tekanan harga di pasar.
Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat inflasi Kota Balikpapan pada Februari 2026 mencapai sekitar 0,7 persen secara bulanan (month to month). Secara tahunan, inflasi tercatat sekitar 4 persen.
Robi menjelaskan, inflasi tahunan yang terlihat lebih tinggi juga dipengaruhi oleh faktor basis perbandingan atau base effect. Pada awal 2025 pemerintah memberikan diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50 persen yang kemudian berakhir pada Februari tahun lalu.
“Dulu ada subsidi listrik, diskon 50 persen. Ketika itu dilepas, maka perbandingan inflasinya terlihat naik,” tukasnya.
Meski demikian, Bank Indonesia tetap optimistis inflasi daerah masih dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sekitar 2,5 persen ±1 persen sepanjang tahun ini.
Ia pun menyampaikan bahwa secara historis inflasi di Balikpapan dan Penajam Paser Utara dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada level yang relatif terkendali.
