SIVANA, SAMARINDA – Peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996 telah berlalu selama tiga dekade. Namun, salah satu persoalan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut masih menyisakan pertanyaan. Yakni, terkait bagaimana nasib 23 kader dan simpatisan PDI yang hingga kini disebut belum diketahui keberadaannya?
Pertanyaan mengenai keberadaan mereka kembali disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan sekaligus Wakil Ketua Bidang Reformasi dan Birokrasi DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Budiono.
Ia mengatakan, keluarga dari 23 kader dan simpatisan tersebut masih belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan maupun nasib anggota keluarga mereka.
“Kami kembali meminta keadilan bagi 23 kader dan simpatisan PDI yang hilang. Sampai hari ini keluarga mereka belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan maupun nasib para korban,” ucap Budiono.
Pernyataan itu disampaikan Budiono setelah mengikuti malam renungan yang digelar DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Minggu malam, 26 Juli 2026.
Peristiwa Kudatuli merujuk pada kerusuhan yang terjadi setelah penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996.
Saat itu, kantor PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri diserang oleh kelompok massa yang mengatasnamakan kubu Suryadi. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Budiono menyebut, sedikitnya lima orang meninggal dunia dan sekitar 149 orang mengalami luka-luka. Selain itu, terdapat 23 orang yang dilaporkan hilang dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Angka itu menjadi bagian penting dalam tuntutan yang kembali disampaikan PDI Perjuangan. Sebab, selain persoalan korban meninggal dan luka-luka, keberadaan orang-orang yang dinyatakan hilang juga menjadi bagian dari pertanyaan yang belum mendapatkan kepastian.
Tiga puluh tahun setelah peristiwa tersebut, Budiono menilai persoalan mengenai 23 orang yang hilang masih perlu mendapatkan perhatian.
Ia mengatakan, PDI Perjuangan tetap mengingat para kader dan simpatisan yang menjadi korban, termasuk mereka yang hingga kini belum ditemukan.
“PDI Perjuangan akan terus mengingat jasa para kader dan simpatisan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk mereka yang hingga kini belum ditemukan,” ujarnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi partai, persoalan Kudatuli tidak hanya berkaitan dengan catatan sejarah politik. Ada pula persoalan mengenai nasib orang-orang yang disebut hilang serta kepastian yang masih ditunggu oleh keluarga mereka.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan Budiono, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan terbaru pencarian 23 orang tersebut maupun langkah konkret yang telah ditempuh untuk memastikan keberadaan mereka. Sebab, inilah yang membuat isu tersebut tetap muncul dalam setiap pembicaraan mengenai Peristiwa Kudatuli.
Selain persoalan korban, Budiono menempatkan Kudatuli dalam konteks perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, tindakan represif terhadap kader dan simpatisan PDI saat itu menjadi salah satu gambaran mengenai terbatasnya ruang demokrasi pada masa Orde Baru.
“Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa ketika demokrasi dibatasi dan aspirasi masyarakat ditekan, akan muncul perlawanan. Kudatuli menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang kemudian mengantarkan lahirnya era Reformasi pada 1998,” tutur Budiono.
Dalam pandangannya, Kudatuli ditempatkan sebagai salah satu peristiwa yang terjadi menjelang perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Dua tahun setelah peristiwa tersebut, Indonesia memasuki era Reformasi pada 1998 yang ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Kendati demikian, persoalan mengenai korban dan orang-orang yang dinyatakan hilang tetap menjadi bagian dari catatan yang belum sepenuhnya terurai.
Bagi keluarga korban, persoalan 23 orang yang dinyatakan hilang bukan semata-mata bagian dari sejarah politik Indonesia. Selama keberadaan mereka belum diketahui, pertanyaan mengenai apa yang terjadi terhadap para korban masih menyisakan ruang ketidakpastian. Budiono pun kembali meminta agar nasib para korban mendapatkan kejelasan.
“Kami kembali meminta keadilan bagi 23 kader dan simpatisan PDI yang hilang,” tegasnya.
PDI Perjuangan juga menyatakan akan terus mengingat para korban Peristiwa Kudatuli, termasuk mereka yang sampai sekarang belum ditemukan. Tiga puluh tahun setelah 27 Juli 1996, persoalan Kudatuli dengan demikian tidak hanya berbicara tentang konflik politik dan perjalanan demokrasi.
Di dalamnya masih terdapat persoalan mengenai korban meninggal, mereka yang mengalami luka-luka, serta 23 orang yang disebut hilang dan belum diketahui nasibnya.
Selama keberadaan 23 orang tersebut belum mendapatkan kepastian, bagian dari cerita Peristiwa Kudatuli masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab.
