SIVANA, KALTIM – Pemerintah tidak hanya dituntut membuat kebijakan. Ketika kebijakan itu menyentuh kehidupan warga, pejabat yang menjalankannya juga punya kewajiban untuk menjelaskan.
Masalahnya, komunikasi pemerintah kerap berhenti pada penyampaian keberhasilan. Ketika kritik datang, pertanyaan warga lebih sulit dijawab. Ada yang memilih diam, menghindari pertanyaan, atau memberikan penjelasan yang tidak benar-benar menjawab persoalan.
Di titik tersebut, komunikasi publik bukan lagi sekadar soal kemampuan memilih kata. Ia menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Yaitu, bagaimana pemerintah memandang masyarakat yang dilayaninya.
Pengamat kebijakan publik dan politik dari Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, melihat kapasitas pejabat, budaya birokrasi, sistem komunikasi pemerintah, dan cara pejabat memandang masyarakat sebagai persoalan yang saling berkaitan.
Namun, ia menyebut, akar persoalannya terletak pada cara kekuasaan memandang masyarakat.
“Kalau masyarakat dipandang sebagai pihak yang harus menerima keputusan, komunikasi pemerintah cenderung menjadi instruksi dan pembelaan diri,” ujar Sri kepada Sivanamedia, pada Kamis (8/10/2026).
Sebaliknya, ketika masyarakat dipandang sebagai warga yang memiliki hak, pengetahuan, dan pengalaman, kritik tidak semestinya dianggap sebagai ancaman. Kritik menjadi informasi untuk memperbaiki kebijakan.
Sri menjelaskan, persoalan tersebut tidak berhenti pada individu pejabat. Ia berkaitan dengan budaya birokrasi yang selama ini lebih terbiasa menghadap ke atas daripada mendengarkan ke bawah.
Persetujuan atasan bisa menjadi lebih penting daripada pengalaman warga. Laporan mengenai keberhasilan program dapat terlihat baik, sementara persoalan yang ditemui masyarakat sehari-hari belum selesai.
Ketika kritik muncul, respons pemerintah kemudian dapat bergeser menjadi upaya menjaga nama baik instansi atau kewibawaan pejabat.
Padahal, bagi Sri, warga tidak sedang menguji kehormatan pribadi seorang pejabat.
“Mereka sedang meminta penjelasan dan penyelesaian,” tuturnya.
Kepribadian pejabat tetap berpengaruh. Pejabat yang mudah tersinggung dapat memperbesar ketegangan. Sebaliknya, keterbukaan dapat menciptakan ruang dialog.
Contoh mengenai persoalan komunikasi pejabat juga terlihat dalam dinamika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sempat menjadi sorotan publik setelah polemik anggaran fasilitas pimpinan dan pernyataannya menimbulkan kritik.
Pada April 2026, Rudy menyampaikan permohonan maaf dan mengakui ada hal yang perlu diperbaiki dalam sikap serta komunikasinya.
Ia juga menyatakan akan lebih berhati-hati dalam bertutur dan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar kebijakan dapat dipahami dan diawasi publik.
Kendati demikian, mengganti orang tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika sistem komunikasinya tetap satu arah.
Pemerintah bisa sangat aktif berbicara mengenai capaian, tetapi lemah dalam menerima keluhan dan memastikan tindak lanjutnya.
Bahasa Pembangunan dan Pengalaman Warga
Persoalan itu menjadi lebih mudah terlihat ketika komunikasi pemerintah berhadapan dengan masalah konkret di Kaltim.
Pemerintah sering berbicara mengenai investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Pada saat yang sama, warga berhadapan dengan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti banjir, jalan rusak, air bersih, hingga kepastian dan keadilan ruang hidup.
Keduanya sebenarnya tidak harus bertentangan. Akan tetapi, jarak muncul ketika bahasa pembangunan tidak lagi bertemu dengan pengalaman warga.
Sri menerangkan, ketika keluhan masyarakat hanya dijawab dengan angka keberhasilan pembangunan atau permintaan agar warga memahami pemerintah, masyarakat dapat merasa pengalaman mereka tidak dianggap penting.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah pemerintah sudah bekerja.
Siapa yang menentukan bahwa pembangunan sudah berhasil dan pengalaman siapa yang dianggap dalam mengukur keberhasilan itu?
Pembangunan tidak berhenti pada laporan pemerintah. Ukurannya juga terlihat dari apa yang dirasakan warga, mulai dari akses jalan, air bersih, hingga kepastian ruang hidup
Dalam situasi tertentu, pejabat memang tidak harus langsung menjawab semua hal.
Sri mengatakan pemerintah dapat menunda penjelasan ketika fakta belum terverifikasi atau terdapat persoalan privasi yang harus dilindungi. Namun, penundaan itu perlu disertai alasan dan kepastian kapan informasi akan diperbarui.
Menurut Sri, pejabat dapat memilih diam atau menghindar karena lebih khawatir terhadap risiko politik dan penilaian atasan daripada kebutuhan masyarakat memperoleh jawaban.
Budaya birokrasi juga kerap menganggap pengakuan atas masalah sebagai kelemahan. Akibatnya, jawaban diarahkan untuk menjaga citra dan menghindari tanggung jawab.
Ketika pemerintah tidak memberikan penjelasan, ruang tersebut dapat diisi rumor, spekulasi, atau informasi yang belum terverifikasi. Bagi masyarakat, ketiadaan jawaban juga dapat dibaca sebagai sebuah sikap.
Komunikasi yang baik juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan.
Sri menyatakan, masyarakat menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan yang dibuat, tetapi dari apakah keluhan mereka didengar dan dijawab secara jujur.
Pernyataan yang meremehkan, menghindar, atau tidak jelas dapat memperbesar ketidakpercayaan. Namun, penjelasan yang terdengar baik tanpa penyelesaian konkret juga memiliki batas.
“Penjelasan tanpa penyelesaian juga akan mengikis kepercayaan,” tekannya.
Di sisi lain, ukuran komunikasi publik tidak berhenti pada apakah pejabat terdengar santun atau mampu meredakan kegaduhan. Pemerintah juga perlu menjelaskan keputusan, mengakui kekurangan, dan menunjukkan tindak lanjut yang dapat diperiksa masyarakat.
“Kritik, dalam kerangka itu, bukan gangguan terhadap pemerintah. Ia merupakan bagian dari pengawasan terhadap kekuasaan,” imbuh Sri.
Justru, menurutnya, pejabat dapat membangun kewibawaan ketika mampu menerima koreksi dan menunjukkan apa yang dilakukan setelah koreksi tersebut.
Humas Bukan Sekadar Pemoles Citra
Apabila persoalannya sudah menyentuh budaya birokrasi, maka perbaikannya tidak cukup dengan pelatihan berbicara di depan kamera.
Sri menilai hal yang lebih mendesak adalah membenahi budaya birokrasi dan mekanisme pertanggungjawaban.
Pejabat perlu memiliki kewajiban yang jelas untuk menjawab persoalan warga, bukan hanya mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan.
“Peran humas juga perlu ditempatkan kembali pada fungsi yang lebih substantif,” tegasnya.
Humas pemerintah tidak semestinya hanya menjadi pihak yang menyusun narasi keberhasilan atau menjaga citra pejabat. Ia juga harus menjadi penghubung antara keluhan warga dan pengambil keputusan.
Sri mengungkapkan, pembenahan komunikasi publik perlu diikuti mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Pengaduan warga tidak cukup berhenti pada penerimaan laporan, tetapi perlu memiliki pihak yang menangani, batas waktu respons, dan tindak lanjut yang dapat diketahui masyarakat,” pungkasnya.
Salsa
