SIVANA, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti progres pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang hingga kini masih berada di kisaran 20 persen. Proyek tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan nilai sekitar Rp106 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Haris, menekankan bahwa kondisi tersebut perlu diklarifikasi secara menyeluruh, khususnya terkait kesesuaian antara progres fisik pekerjaan dan serapan anggaran yang telah dikeluarkan.
“Kita perlu memastikan kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan anggaran yang sudah terserap. Itu sebabnya audit menjadi penting sebelum ada langkah lanjutan,” kata Haris saat diwawancara, pada Senin (19/1/2026).
RSU Sayang Ibu yang berlokasi di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan salah satu proyek layanan kesehatan yang direncanakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas medis. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan rumah sakit tersebut mengalami keterlambatan hingga berhenti pada tahap awal pekerjaan.
Menurut Haris, audit dari Inspektorat Kota Balikpapan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diperlukan untuk menilai progres fisik, serapan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan kontrak yang berlaku.
“Audit akan memberikan gambaran yang jelas, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi,” tuturnya.
DPRD menilai kejelasan hasil audit menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan proyek, termasuk rencana lelang ulang. Tanpa kejelasan tersebut, pemerintah daerah dinilai perlu berhati-hati agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
Selain aspek anggaran, DPRD juga menyoroti perlunya penelusuran terhadap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Haris menyebut, pembahasan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan fisik, tetapi juga mencakup proses tender dan pengawasan di lapangan.
Oleh sebabnya, DPRD membuka opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna membahas proyek RSU Sayang Ibu secara lebih komprehensif. Melalui Pansus, DPRD berharap seluruh proses dapat ditelusuri secara terbuka dan terstruktur.
“Pembahasan lewat Pansus akan membantu memastikan setiap tahapan proyek bisa dijelaskan secara menyeluruh,” sebut Haris.
DPRD juga mencatat bahwa sebagian anggaran telah direalisasikan, termasuk untuk pekerjaan awal dan pengadaan material. Kondisi tersebut dinilai memerlukan kejelasan administrasi agar aset yang telah dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait peran konsultan pengawas atau Manajemen Konstruksi (MK), DPRD menyampaikan bahwa fungsi pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan proyek yang perlu ditinjau seiring dengan terhentinya pekerjaan.
“Pengawasan adalah bagian dari proses. Ketika proyek berhenti, tentu perlu dilihat bagaimana pengawasan dijalankan,” tekannya.
DPRD memastikan akan terus mengawal pembahasan terkait proyek RSU Sayang Ibu Balikpapan Barat.
Baginya, kejelasan mengenai progres fisik dan serapan APBD 2024 sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
