SIVANA, KUTAI KARTANEGARA – Seraung, anjat, sulam tumpar, kerajinan bambu, hingga madu kelulut merupakan sebagian produk yang dihasilkan masyarakat Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar).
Produk-produk tersebut tumbuh dari keterampilan dan sumber daya lokal.
Namun, pengembangan usaha masyarakat masih menghadapi persoalan kapasitas produksi, mutu, legalitas, pembiayaan, hingga akses pasar.
Data sementara Dinas Koperasi dan UKM Kukar mencatat sekitar 600 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebar di Kecamatan Kembang Janggut.
Potensi itu mencakup tiga kelompok utama, yakni kerajinan dan budaya, pangan dan kuliner, serta hasil budidaya dan usaha produktif masyarakat.
Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah mendorong pendekatan One Village One Product (OVOP) atau satu desa satu produk.
Lewat pendekatan itu, setiap desa diarahkan untuk mengenali dan mengembangkan produk unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Tetapi, pengembangan produk desa tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi rumah tangga.
Pemerintah Kabupaten Kukar juga mulai mendorong konsep One Sub District One Industry, yakni pengembangan satu industri di setiap kecamatan yang diharapkan dapat menghubungkan potensi desa dengan kegiatan ekonomi berskala lebih besar.
Gagasan itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam Workshop OVOP di Gedung BPU Kecamatan Kembang Janggut, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam kegiatan yang melibatkan pemerintah, koperasi, pelaku usaha, perbankan, dan mitra pembangunan tersebut, Aulia menyoroti perlunya keterhubungan program antarlembaga agar dukungan terhadap UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pulang dari sini, kami akan mengumpulkan beberapa tim untuk memastikan program-program pemerintah tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Kami malu kalau kalah dengan semangat pelaku UMKM di lapangan yang begitu besar untuk berkolaborasi,” ucap Aulia.
Pernyataan tersebut sekaligus mengakui adanya persoalan koordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Baginya, sejumlah program perangkat daerah belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
Maka itu, koordinasi menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi agar pendampingan, pembiayaan, dan pemasaran dapat menjangkau pelaku usaha secara lebih terarah.
Produk lokal dan persoalan pengembangan usaha
Pendampingan terhadap pelaku UMKM di Kembang Janggut telah dilakukan melalui Program PoweRRR oleh Solidaridad Indonesia bersama Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera (KBS).
Program tersebut menyasar perempuan petani, pekerja, dan pelaku usaha di 11 desa.
Pendampingan mencakup pemetaan potensi, penguatan kelompok, penyusunan rencana bisnis, pengembangan kemasan, serta strategi pemasaran.
Perempuan menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam program tersebut, terutama dalam penguatan usaha dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.
Dari pemetaan awal, produk yang dihasilkan masyarakat cukup beragam.
Selain kerajinan tradisional seperti seraung, anjat, sulam tumpar, serta olahan bambu dan rotan, terdapat pula makanan olahan, kue, madu kelulut, dan berbagai produk rumah tangga.
Keragaman itu menjadi modal pengembangan ekonomi lokal. Namun, setiap produk memiliki kebutuhan yang berbeda.
Sebagian pelaku usaha masih memerlukan peningkatan kualitas dan kemasan, sementara lainnya membutuhkan legalitas usaha, tambahan modal, kapasitas produksi, maupun akses terhadap pasar yang lebih luas.
Aulia menyatakan, pengembangan OVOP perlu disertai penentuan produk prioritas di setiap desa.
Produk tersebut perlu dipilih berdasarkan ketersediaan bahan baku, kemampuan pelaku usaha, peluang pengembangan, serta kejelasan pasar.
Menurutnya, pendekatan OVOP juga perlu terhubung dengan industri di tingkat kecamatan.
Dengan begitu, produk yang dihasilkan masyarakat berpeluang masuk ke rantai nilai yang lebih luas, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, standardisasi, pembiayaan, hingga distribusi.
Akan tetapi, pengembangan industri berskala kecamatan juga membutuhkan perencanaan yang lebih terperinci.
Ketersediaan bahan baku, kemampuan kelembagaan, kebutuhan investasi, serta kepastian pasar menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaannya.
Koperasi dan rencana industri sawit
Selain pengembangan UMKM, pemerintah daerah turut mendorong industri berbasis kelapa sawit di kawasan Sungai Belayan.
Aulia mengajak KBS mengambil peran dalam mengawal rencana tersebut, termasuk menjajaki kemungkinan pembangunan pabrik kelapa sawit yang dikelola koperasi.
Aulia menilai KBS memiliki kapasitas kelembagaan, basis anggota, dan pengalaman usaha yang dapat menjadi modal dalam pengembangan industri.
Pemerintah Kabupaten Kukar, ucapnya, siap memberikan dukungan terhadap rencana tersebut.
Namun, rencana pembangunan pabrik masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut, terutama mengenai kebutuhan investasi, skema pengelolaan, pasokan bahan baku, dan kelayakan usaha.
Aspek-aspek tersebut akan menentukan bagaimana rencana industri dapat dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Ketua KBS Jamaluddin mengatakan, keterlibatan koperasi dalam pengembangan UMKM berangkat dari hubungan antara usaha masyarakat dan keberlanjutan koperasi.
Ia menyampaikan, koperasi tidak dapat berkembang secara optimal apabila perekonomian masyarakat di sekitarnya masih lemah.
“Koperasi tidak dapat tumbuh kuat di tengah ekonomi masyarakat yang lemah. Ketika UMKM berkembang, pendapatan keluarga bertambah, peluang kerja terbuka, dan ekonomi desa menjadi lebih tahan,” urai Jamal.
Karena itu, tekannya, kemajuan UMKM merupakan bagian dari kemajuan koperasi dan masyarakat Kembang Janggut.
KBS menyatakan siap berperan dalam mendampingi pelaku usaha, menghubungkan UMKM dengan pemerintah dan pasar, serta memperkuat jaringan antar-pelaku usaha.
Koperasi juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan UMKM Center Kembang Janggut.
Disamping itu, persoalan pemasaran menjadi salah satu aspek yang turut disoroti dalam pengembangan UMKM.
Produk yang telah dihasilkan masyarakat membutuhkan saluran penjualan yang berkelanjutan agar usaha dapat berkembang dan tidak bergantung pada kegiatan pameran semata.
Mewakili Country Manager Solidaridad Indonesia, Edy Hartono mengatakan, keberlanjutan pendampingan perlu didukung oleh akses pembiayaan dan perluasan pasar.
Ia berharap produk UMKM Kembang Janggut dapat menjangkau pasar lokal dan nasional, bahkan ekspor jika memenuhi persyaratan.
Solidaridad Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melanjutkan pendampingan di Kembang Janggut serta memperluas program pemberdayaan ke wilayah lain di Kukar.
Di sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Muhammad Reza menyatakan akan membawa pengalaman pendampingan di Kembang Janggut sebagai bahan pengembangan program di kecamatan lain.
Adapun, pemetaan data pelaku usaha dan produk menjadi dasar dalam menentukan bentuk pembinaan.
Langkah tersebut mencakup fasilitasi legalitas, peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan akses pembiayaan.
Pengembangan UMKM di kecamatan lain akan membutuhkan penyesuaian terhadap karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Produk unggulan yang dikembangkan di satu desa belum tentu dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama di desa lainnya.
Salah satu rencana tindak lanjut dari workshop adalah penguatan UMKM Center Kembang Janggut.
Wadah tersebut dirancang tidak hanya menjadi tempat pemajangan produk, tetapi juga pusat pendataan, konsultasi, kurasi, promosi, serta penghubung pelaku usaha dengan pasar dan lembaga pembiayaan.
Setiap desa selanjutnya diarahkan menetapkan satu produk prioritas berdasarkan potensi bahan baku, kapasitas produksi, peluang pengembangan, dan kebutuhan pasar.
Penetapan produk prioritas tersebut diharapkan dapat memusatkan pendampingan tanpa mengesampingkan usaha lain yang telah berjalan.
Dalam 90 hari setelah workshop, para pihak diharapkan mulai melakukan validasi data pelaku usaha dan produk prioritas, memperbaiki mutu serta kemasan, melakukan uji pasar, dan membangun saluran penjualan.
Perkembangan program direncanakan dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator, antara lain omzet, jumlah pelanggan, kapasitas produksi, serta perluasan kerja sama.
Indikator tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat perkembangan usaha dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi pelaku UMKM.
Pengembangan OVOP di Kembang Janggut kini diarahkan untuk menghubungkan produk unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan pasar.
Sementara itu, gagasan industri di tingkat kecamatan membuka agenda yang lebih luas, termasuk pengembangan industri berbasis kelapa sawit.
Salsa
