SIVANA, NUSANTARA – Upaya memperkuat kesiapan tata kelola anggaran guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan optimal terus dilakukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ini diwujudkan melalui pembekalan pengelolaan APBN yang diikuti puluhan pegawai OIKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Jumat (9/1/2026).
Adapun, pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Otorita IKN dengan delapan agenda prioritas APBN 2026 sebagai mesin pembangunan nasional.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Sabtu (10/1/2026), Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pembekalan ini menjadi bagian penting dalam menyatukan pemahaman seluruh unit kerja Otorita IKN dalam mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel.
“Saat ini Otorita IKN terdistribusi dalam enam satuan kerja (satker) dan didukung oleh 24 pejabat pembuat komitmen (PPK). Melalui pembekalan ini, kami menyamakan starting point dalam pengelolaan DIPA agar setiap program berjalan searah,” ujar Basuki.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan RI untuk memperkuat pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
Kegiatan ini turut menghadirkan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, yang memaparkan peran strategis APBN sebagai instrumen utama pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pada kesempatan itu, Tri Budhianto menyampaikan bahwa APBN bukanlah sekedar tujuan, melainkan merupakan tools untuk dalam mencapai tujuan bernegara.
“APBN bukan sekedar tujuan, tetapi juga tools dalam mencapai tujuan bernegara, termasuk prioritas dan target dalam bidang sosial-ekonomi. Saya pahami bahwa APBN ini sebenarnya memiliki 6 fungsi, di antaranya fungsi legitimasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa APBN Tahun 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menjadi mesin pembangunan nasional.
Diantaranya, ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan, percepatan investasi dan perdagangan global, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembangunan desa, serta penguatan sektor kesehatan.
“Ada delapan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebagai mesin pembangunan. Untuk tahun 2026, fokus kebijakan fiskal kita sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, termasuk pemenuhan target pembangunan dalam program asta cita,” imbuhnya.
Dengan penguatan kapasitas dan penyelarasan kebijakan anggaran ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. (*)
