SIVANA, BALIKPAPAN – Hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu sorotan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Kalimantan Timur.
Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan peran kedua lembaga tersebut dalam menjalankan pemerintahan.
Pria yang akrab disapa Udin itu menekankan, kepala daerah tidak seharusnya menjalankan pemerintahan secara dominan tanpa melibatkan legislatif sebagai mitra dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan.
“Eksekutif dan legislatif itu satu rumah tangga, satu rumah tapi beda peran,” ujarnya dalam forum Muscab di Balikpapan, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, hubungan tersebut seharusnya dibangun dalam kerangka kemitraan yang setara, bukan relasi yang timpang.
Dalam praktiknya, lanjut Udin, keseimbangan ini menjadi penting agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
Ia pun menilai, kecenderungan dominasi eksekutif dapat berdampak pada melemahnya fungsi kontrol legislatif. Jika kondisi tersebut terjadi, maka proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak berjalan optimal.
“Legislatif tidak boleh membiarkan eksekutif berjalan semena-mena,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan kader PKB yang berada di eksekutif agar tidak mengabaikan peran DPRD dalam proses pemerintahan.
Menurutnya, kepala daerah harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan legislatif, sehingga kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan dukungan yang kuat.
Udin menyampaikan bahwa hubungan yang tidak seimbang antara eksekutif dan legislatif berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Ia menilai, sinergi antara kedua lembaga tersebut menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks tersebut, Muscab tidak hanya menjadi forum konsolidasi internal partai, tetapi juga ruang untuk mengingatkan peran kader dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
PKB, ungkapnya, menempatkan kader baik di eksekutif maupun legislatif sebagai bagian dari sistem yang harus saling melengkapi, bukan saling mendominasi.
Dengan penekanan tersebut, ia pun berharap relasi antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih sehat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
