SIVANA, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) di tempat penitipan anak atau daycare.
Pengelola daycare dinilai tidak cukup hanya memiliki izin usaha, namun juga harus memahami standar pengasuhan anak.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Workshop Pemenuhan Hak Anak yang digelar bersama pengelola daycare se-Kota Balikpapan di Balai Kota Balikpapan, pada Kamis (7/5/2026).
Plt Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni Djufril Larose, mengatakan pengasuh daycare idealnya memiliki pelatihan dan kompetensi khusus terkait hak anak.
“Pengasuh juga ada persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya sertifikasi pengasuh dan pelatihan kompetensi hak anak,” ucapnya saat diwawancara langsung.
Selain pengasuh, pemerintah juga mulai menyoroti latar belakang pendidikan pengelola daycare.
Dalam standar rujukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pimpinan daycare diharapkan memiliki pendidikan yang relevan dengan pengasuhan maupun pendidikan anak.
Nursyamsiarni menegaskan, bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi bagian penting dalam menciptakan daycare yang aman dan ramah anak.
Disamping itu, pihaknya juga mulai mendorong pengelola memenuhi tujuh komponen standar daycare yang disusun kementerian.
Komponen tersebut mencakup SDM, sistem pengasuhan, keamanan lingkungan, sarana-prasarana, hingga tata kelola lembaga.
Dalam workshop tersebut, DP3AKB menghadirkan narasumber dari KPAI dan pengelola daycare yang telah terstandarisasi kementerian untuk berbagi praktik baik pengelolaan taman asuh anak.
“Harapannya daycare di Balikpapan bisa memenuhi norma perizinan, SDM, sarana-prasarana dan unsur pengasuhan dengan baik,” ungkapnya.
DP3AKB pun menekankan, pendampingan terhadap pengelola daycare masih akan dilakukan bertahap, termasuk melalui sesi daring lanjutan untuk memperkuat pemahaman standar pengasuhan anak.
